TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT yang diduga melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin pada Rabu, 20 Mei lalu kembali menyingkap tabir korupsi di dunia pendidikan Indonesia. OTT tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam kasus ini, Komarudin diduga memberikan uang kepada pejabat di Kemendikbud dalam bentuk tunjangan hari raya atau THR. Namun belakangan, penanganan kasus ini menuai kritik dari pelbagai pihak, seperti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Baca Juga:
Berikut 5 Fakta Kaus OTT di UNJ Tersebut.
1. Rektor UNJ Diduga Kumpulkan Rp 55 juta dari Bawahannya
Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat Komarudin diduga meminta dekan fakultas dan lembaga lain di universitasnya untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada 13 Mei 2020. THR itu rencananya diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.
Selanjutnya pada 19 Mei 2020, terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Keesokan harinya, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud. Dia menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta, serta staf SDM Parjono dan Tuti masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu Dwi diciduk tim KPK dan Itjen Kementerian.
2. KPK Simpulkan Kasus Ini tak Miliki Unsur Penyelenggara Negara
Setelah melaksanakan OTT dengan Kementerian, komisi antirasuah menyimpulkan kasus ini tidak memiliki unsur penyelenggara negara. Menurut Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, status bukan penyelenggara negara itu merujuk kepada Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor yang tertangkap tangan oleh petugas, bukan Komarudin selaku Rektor.
Menurut Ali, jabatan Dwi tidak masuk dalam kategori penyelenggara negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara. KPK hanya bisa mengusut korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. “Yang tertangkap tangan ada satu orang yaitu DAN (Dwi Achmad Noor) dengan barang bukti menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara,” ujar dia, Jumat, 22 Mei 2020.
